Salam Indonesia

Konflik Organisasi Tunggal Advokat Semakin Memanas
Sabtu, 6-April-2013 | 16:22 WIB

 
Share :



Ridwan Ewako/binesia.com

JAKARTA, binesia.com - Bukan cuma politisi yang saling "cakar". Otto Hasibun, yang dikenal sebagai Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dilaporkan ke Mabes Polri oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) kubu Todung Mulia Lubis, terkait penggunaan logo Ikadin di sebuah iklan di tvOne

"Logo Ikadin itu sudah didaftarkan oleh Ikadin Todung di Dirjen Haki Depkumham. Dengan No Register 034294 tanggal 25 06 2007. Iklan itu jelas melanggar hak cipta," jelas Urbanisasi, salah seorang anggota tim Kuasa Hukum Ikadin Todung kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (4/4/20130. 

Pelanggaran yang dilaporkan Ikadin ke Bareskrim, jelas Urbanisasi, menyangkut soal hak cipta. Otto dinilai melakukan pelanggaran pidana hak intelektual seperti diatur dalam pasal 72 ayat 1 Undang undang 19 Tahun 2002 tentang HAKI. 

Urbanisasi menambahkan, Ikadin yang sah adalah Ikadin versi Todung Mulya Lubis. Buktinya hak cipta atas logo tersebut terdaftar sebagai milik Ikadin kubu Todung. Selain itu, sebagian besar pendiri Ikadin saat ini bergabung dalam organisasi yang dipimpin Todung.

"Saat ini Ikadin versi Todung memiliki 27 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia,  dan ke depan setiap bulannya akan dilakukan pelantikan hingga mencapai 34 DPD di seluruh Indonesia, antara lain DPD Sulteng dalam bulan Mei ini akan segerah dikukuhkan," papar Urbanisasi.

Sementara itu, Ketua tim advokasi Ikadin Todung, Anantha Budiartika, mengingatkan Otto Hasibuan untuk tidak menjalankan agenda Munas di Surabaya. Dasarnya, Otto harus harus menyelesaikan proses hukum dulu. 

"Kami peringatkan Otto untuk tidak meneruskan Munas di Surabaya dengan memakai atribut dari Ikadin tanpa Izin pemilik yang syah. Kalau tetap dilaksanakan, kami tidak akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa," tegasnya.


Hentikan Konflik

Di tempat terpisah, Ketua Ikadin Todung Mulya Lubis menjelaskan kepada binesia.com, dalam perbincangan akhir 2012, disepakati para advokat senior agar tak ada lagi konflik yang berlarut-larut. Todung menegaskan, sumber utama konflik itu adalah Undang-undang Nomor 18/2003 yang hanya menyebut satu wadah organisasi advokat.

Pada mulanya, lanjut Todung, keberadaan satu wadah tunggal itu tak bermasalah. Namun dalam perjalanannya, ketika wadah tunggal tersebut mulai tidak sehat, mulai muncul banyak persoalan.

"Dalam alam demokrasi di Indonesia, kami berpendapat sudah waktunya kemajemukan organisasi advokat menjadi pilihan, sehingga semua bisa berdampingan, berjalan bersama, berkompetisi dengan sehat, sehingga profesionalitas bisa ditingkatkan," ujar Todung saat penyampaian Catatan Akhir Tahun Ikadin di Gedung Equity Tower, Jalan Sudirman, Jakarta.

Hal senada di ungkapkan oleh Rusdin Ismail, sekjen Ikadin DKI Jakarta. Untuk menyelesaikan kisruh berkepanjangan di kalangan advokar, pihaknya telah mendorong Badan Legislatif DPR merevisi UU Advokat tersebut. Salah satu pasal yang hendak revisi yakni soal sistem organisasi tunggal.

   Reporter : La Macca
   Redaktur/Editor : Ridwan Ewako
Apa Komentar Anda ?
Untuk dapat mengomentari silahkan LOGIN
Ketegangan yang terjadi adalah gesekan atas dinamika ketika personel KPK dan kepolisian melaksanakan tugas sesuai fungsi dan perannya.
Eksekusi Bali Nine
Presiden Joko Widodo hanya menerima daftar terpidana mati. Tidak ada berkas pelengkap di balik daftar.
"Kalau saluran Net Geography atau saluran pendidikan bagi semua umur boleh," ujar Kepala Diskamtam Kota Bandung Arif Prasetya.
'Kick Off' ISL Ditunda
Awalnya, segala penjadwalan kegiatan Sriwijaya FC berdasar jadwal 'kick off' pada 20 Februari 2015.
Ajang pemilihan elit PSSI merupakan pesta demokrasi seluruh insan sepak bola, yang menghendaki prestasi tim nasional khususnya.
Mahasiswa, dosen, dan alumni UI menyatakan penentangan atas kriminalisasi pemimpin dan jajaran penyidik KPK oleh Polri.
Jika seluruh armada baru Transjakarta dioperasikan di Jakarta, waktu tunggu penumpang kemungkinan akan turun menjadi 12-24 menit.
Warga memiliki bukti-bukti yang lebih kuat terkait bangunan yang didirikan Dinas Perusahaan, Pemerintah Kota Bandung, pada 1968.
"Forum Sunda Ngumbara dimaksudkan sebagai wadah menghadirkan lebih banyak kebaikan dan prestasi," tandas Ahmad Heryawan.
Meski demikian, Makan Konate mengatakan tidak mudah untuk mencuri kemenangan atas tim Mutiara Hitam.